Minggu, 12 Januari 2014






BONGKAR TOTAL DAN BANGUN KEMBALI JALAN TEMBUS Jl.SRITI-ARUM 




     Kepala Dinas PU harus minta pada rekanan untuk bongkar total dan bangun kembali dengan spek yang benar jalan tembus Jl. Sriti – Jl.Arum di Kelurahan Randugunting.
     Sangat disayangkan,jalan baru dibangun dan masih dalam masa pemeliharaan tapi sudah rusak berat. Rekanan harus bertanggungjawab untuk bangun ulang dengan spek yang benar. Saya berpendapat proses pemadatan tidak sesuai dengan prosedur teknis yang benar sehingga mudah amblas. Perbandingan campuran pasir dan semen  boleh jadi juga tidak sesuai dengan spek yang ada sehingga dinding maupun lapisan atas sudah pecah-pecah dan ambrol.
     Kedepan DPU harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap semua proyek fisik dari awal hingga akhir pekerjaan untuk menghindari  pembangunan proyek yang asal jadi.
PUTIHKAN ABONDEMEN REKENING PDAM KARENA TIDAK ADA AIR YANG DINIKMATI



     Hampir sebagian besar pelanggan PDAM yang tidak dapat jatah air berbulan-bulan bahkan bertahun tahun menginginkan dibebaskan abondemennya karena mereka sama sekali tidak mendapatkan air.
     Alasan mereka cukup realitis dan mereka tidak bisa disalahkan. PDAM lah yang salah kenapa para pelanngan banyak yang tidak dapat jatah air. Tidak sedikit para pelanggan PDAM karena tidak dapat jatah air dari PDAM yang beli air dorongan.

     Dalam Kondisi yang demikian PDAM masih saja menerima permintaan pemasangan sambungan baru. Kebijakan tersebut justru memperparah keadaan pelayanan PDAM kepada masyarakat pelanggan.

Dampak dari kebijakan tersebut tidak sedikit pelanggan yang akhirnya memutus sambungan karena kesal dan membebani pengeluaran bulanan.

     Tidak sedikit para pelanggan yang mengambil sikap tidak mau bayar abondemen. Sikap para pelanggan direspons oleh PDAM dengan cara pencabutan atau pembongkaran meteran pelanggan, seperti yang terjadi di Jl. Banyar Kel. Tegalsari dan Jl. Arum Blok B Kel. Randugunting.

     Saya berharap PDAM mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pemutihan tunggakan abondemen yang sudah bertahun tahun sebagai protestan pelanggan karena tidak ada air PDAM yang mereka nikmati.

Sabtu, 11 Januari 2014



PENGEMBANG PERUMAHAN ARUM BLOK B HARUS BERTANGGUNGJAWAB


      Pengembangan Perumahan di Arum Block B Kel. Randugunting harus bertanggungjawab atas luapan banjir di Jl. Arum Blok B 6 RT 2 RW 10 Kel. Randugunting . Penyebab banjir diantaranya karena ada pemasangan gorong-gorong oleh pengembang disaluran exciting sehingga saluran tersebut lebarnya bertambah sempit. Lebar asli saluran exciting 76 cm sementara gorong-gorong yang dipasang berdiameter 41 cm .

      Kerusakan yang ditimbulkan oleh pembangunan perumahan di Jl. Arum Blok B oleh Pengembangan Perumahan tersebut adalah rusaknya jalan dan menyempitnya saluran disebelah timur jalan. Saluran disebelah kiri jalan tersebut mengalami penyempitan akibat tertekan berat beban truk proyek yang lalu lalang di jalan tersebut saat mengangkut material bangunan dan urugan tanah.
    Kondisi saluran disebelah timur jalan tersebut sekarang diganjal dengan balokan balokan kayu agar saluran tidak hancur.
 Pemerintah kota Tegal harus minta pertanggungjawaban Pengembangan Perumahan di Jl. Arum Blok Bab tersebut agar menormalkan saluran exciting yang melintang jalan tetsebut juga memp erbaiki kerusakan jalan dan saluran dipinggirkan jalan tersebut.

Selasa, 26 November 2013



ANGGARAN JANGAN JADI ALASAN

     Pemerintah Kota Tegal kedepan sangat membutuhkan  para kepala SKPD  yang tahu kebutuhan masyarakat  dan responsif serta tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
     Saya sangat prihatin terhadap sikap serta jawaban kepala SKPD Dinas Perdagangan Perindustrian UMKM. Keresahan para pedang Pasar Bandung yang meminta dibuatkan pintu tengah pada pagar Pasar Bandung  hingga sekarang belum dirrealisasikan oleh Kepala Dinas tersebut padahal sudah sering disampaikan saat Reses Anggota DPRD.  Ketika kesekian kali saya sampaikan hal tersebut kepada kepala Dinas terkait, Kepala Dinas terkait   dengan entengnya menjawab “Tidak ada anggarannya , banyak pasar atapnya bocor.....”.
     Saya berpendapat membongkar pagar pasar untuk dibuatkan pintu tengah tidaklah membutuhkan anggaran yang besar sampai ratusan juta tapi kenapa masalah anggaran tersebut dijadikan alasan ?. Untuk dana sosial Pemerintah Kota Tegal saja mampu mengalokasikan sampai 20 Milyaran, untuk BMM mampu mengalokasikan 6 Milyaran, untuk pembangunan TPA Bokong Semar mampu mengeluarkan anggaran sebesar 9 milyaran dst tapi kenapa hanya sekedar membuat pintu tengah pada pagar Pasar Bandung tidak mampu ??. Bukankah pembangunan pintu pagar Pasar Bandung lebih jelas Out put dan Out Come nya dari pada anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan TPA Bokong Semar yang ternyata anggaran tersebut tidak bisa digunakan ?. Bukakah kalau pintu tengah pagar Pasar Baandung dibuat akan membuat lalu-lintas para pembeli dan keluar masuknya barang dagangan akan lebih lancar dan nyaman ?. Kelancaran dan kenyamanan lalu lintas para pembeli dan arus barang masuk akan meningkatkan jumlah pembeli pada Pasar tersebut ??
     Saya berharap Walikota Kota Tegal yang terpilih pada Pemilu Tahun 2013 akan lebih selektif dalam memilih para kepala SKPD agar pelayanan Prima yang akan dicanangkan bisa teralisasi dengan baik.

Selasa, 15 Oktober 2013



Oknum Pegawai PDAM Telah Melakukan Pemerasan Kepada Pelanggan



     Saya  mendapat aduan dari warga kota Tegal yang kebetulan yang bersangkutan sebagai pelanggan PDAM Kota Tegal. Keluarga orang tersebut mengeluhkan pemerasan yang telah dilakukan oleh oknum PDAM.
     Oknum tersebut  memeras pelanggan setiap bulan 2 kali. Yaitu pada  tanggal 3 dan antara tanggal 20 sd 25. Oknum tersebut setiap datang meminta uang sebesar Rp. 50.000,- dan 2  bungkus rokok.  Akibat perbuatan oknum tersebut pelanggan dan keluarganya merasa tertekan serta merasa dirugikan. Dari laporan pelanggan pemerasan telah berlangsung setengah tahun yang lalu.
     Selain diperas oleh oknum tersebut, pelanggan juga harus memberi tip kepada petugas pencatat meteran air sebesar Rp. 30.000,- dan rokok 1 bungkus setiap bulannya.  
     Saya merasa khawatir praktik-praktik pemersan terhadap masyarakat tidak hanya dialami oleh pelanggan PDAM tersebut saja tetapi juga pada pelayanan-pelayanan bentuk lainnya. Saya khawatir praktek pemerasan atau pungli tersebut  seperti gunung gunung es, dimana yang tidak terlaporkan jumlahnya jauh lebih banyak dari yang dilaporkan oleh masyarakat, karena masyarakat takut melaporkan.
     Saya meminta kepada Pemerintah Kota Tegal  khususnya Direktur PDAM Kota Tegal agar memberi sanksi yang tegas kepada oknum karyawan PDAM  yang telah melakukan pemeresan terhadap pelanggan PDAM kota Tegal.
     Saya menghimbau kepada masyarakat Kota Tegal  untuk tidak takut melaporkan setiap tindak pemerasan ataupun pungli yang dilakukan oleh oknum PNS Pemerintah Kota Tegal pada jenis-jenis pelayanan bentuk lainnya yang mungkin terjadi.


Jumat, 11 Oktober 2013



TEGAKKAN ATURAN JANGAN DISKRIMINATIF




   Satpol PP harus bisa menyelesaian penertiban alat peraga kampanye berupa baliho dan bener sebelum tanggal  16 Oktober 2013 sebagaimana yang telah diputuskan pada Rapat Persiapan Pemilu antara Komisi III dengan Kesbangpolinmas dan Satpol PP tanggal 8 Oktober 2013.
     Saya ingatkan kembali agar semua Baliho dan bener yang melanggar aturan agar ditertibkan tanpa pandang bulu. Satpoll PP harus netral dan tidak boleh berpolitik. Semua baliho dan bener baik itu milik caleg maupun paslon walikota dan wakil walikota harus diperlakukan sama. Anggaran penertiban atribut alat peraga kampanye dibiayai oleh APBD bukan dibiayai oleh salah satu caleg maupun paslon walikota dan walikota tertentu.
     Saya selaku Pimpinan komisi III DPRD Kota Tegal perlu tegaskan agar semua baliho dan bener yang terpasang di tiang listrik maupun tiang telpon agar semua ditertibkan. Semua baliho dan bener yang terpasang disekitar gedung milik pemerintah, BUMN dan BUMD, Tempat Ibadah, Lingkungan Sekolah serta yang menempel di pohon juga harus ditertibkan. Lakukan penertiban per ruas jalan sampai semua baliho atau bener yang melanggar tidak tersisa, setelah itu baru pindah ke ruas jalan yang lain, jangan tebang pilih  agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
    

Selasa, 01 Oktober 2013



Status Bangunan Pasar Pagi Belum Jelas Kepemilikannya

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK  BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2012, terkait dengan Putusan Perkara Peninjauan Kembali menyebutkan “ Tetapi putusan Perkara Peninjauan Kembali tersebut tidak menetapkan bagaimana status kepemilikan seluruh bangunan dan sarana pendukung di Blok A,B dan C Pasar Pagi.”
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pemkot Tegal belum mencatat  bangunan pasar pagi  blok A,B dan C. Hasil penelusuran atas KIB diketahui bahwa atas bangunan Pasar Pagi Pemkot hanya mencatat aset berupa perbaikan loss pasar pagi senilai Rp. 46.200.000,00. Dari pemeriksaan lebih lanjut diketahui hal-hal sebagai berikut:
(1). Investasi tanah dari Pemkot Tegal dan PT. Sinar Permai seluas 13.715 m2 yang disertifikatkan HPL Pemkot hanya  7.881 m2.
(2). Sisa Tanah dari Investasi seluas 5.834 m2 tidak disertifikatkan HPL Pemkot Tegal terdiri dari :
      - Loos Blok C seluas 2.890 m2 masih atas nama Pemkab Tegal (Slawi);
      - Kantor Pasar/Mushollah/Puskesmas seluas 540 m2 masih atas nama Susan Indriyani cs.
(3). Jumlah kios pada Blok B sebanyak 140 kios dan Blok C sebanyak 64 kios. Status kios pada saat pemutusan kontrak tahun 2002 adalah :
      - Sebanyak 90 unit kios masih atas nama PT Sinar Permai.
      - Sebanyak 91 unit kios telah disertifikasi atas nama perorangan.
(4). Setelah pemutusan perjanjian kerjasama dalam kurun waktu 2003 s.d 2009 terdapat 28 kios yang telah dibalik namakan perorangan, sehingga kios yang masih atas nama PT.Sinar Permai adalah 65 kios. Dari 65 kios tersebut 8 kios telah dijualbelikan dibawah tangan berdasarkan perjanjian jual beli antara PT. Sinar Permai dan Atiyah senilai Rp. 800.000.000,00 sisanya sebanyak 57 kios disewakan.”